10 Tahun Jokowi Realisasikan Hilirisasi, Industri Tambang Beri Apresiasi
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral juga Batubara mengamanatkan agar tiada lagi melakukan ekspor substansi mentah. Sejalan dengan itu, hilirisasidi sektor mineral serta batu bara (minerba) menjadi kunci untuk mengoptimalkan produk-produk pertambangan minerba.
Seiring dengan meningkatnya nilai tambah, proses lanjut juga akan menjadi andalan ke depan untuk berkontribusi pada penerimaan negara, selain dari pajak. Melalui hilirisasi, kepentingan lapangan usaha pada negeri pun dapat dipenuhi. Dari mineral, ada tembaga, nikel, emas, timah, bauksit dan juga alumunium, yang mana kesemuanya merupakan material baku industri-industri berat yang dimaksud dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam di negeri. Untuk batu bara, gasifikasi dapat digunakan untuk memenuhi keperluan gas rumah tangga pada pada negeri.
Hilirisasi juga menjadi upaya nyata pemerintah untuk mencapai kedaulatan kegiatan ekonomi kemudian menghurangi ketergantungan pada fluktuasi nilai tukar komoditas global. Tak heran apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pengembangan lebih lanjut tak akan berhenti pada sektor mineral kemudian batu bara saja, melainkan akan diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan juga perikanan.
“Kita berharap tidaklah ada lagi ekspor unsur mentah. Semua harus diolah di tempat di negeri. Kuantitas tambah harus tercipta di area pada negeri, dan juga lapangan pekerjaan juga ada di tempat pada negeri. Dan ini tidak ada berhenti cuma dalam sektor minerba,” tegas Presiden ketika meresmikan injeksi bauksit perdana di area Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di area Mempawah, Kalimantan Barat, belum lama ini.
Tekad kemudian tindakan nyata Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya pada merealisasikan proses pengolahan lebih lanjut di tempat pada negeri pun menuai pengakuan juga apresiasi dari para pelaku bisnis di tempat sektorpertambangan.Direktur Eksekutif Indonesia Pertambangan Association (IMA) Hendra Sinadia, menyampaikan pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun terakhir terbilang sukses mewujudkan pengembangan lebih lanjut yang digunakan diamanatkan di undang-undang tersebut.
“Dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan di dalam bawah pimpinan Presiden Jokowi berhasil merealisasikan amanat UU Minerba sehingga pembangunan prasarana pengolahan/pemurnian komoditas mineral berjalan dengan lancar,” ujarnya, Rabu (2/10/2024).
Menurut dia, dukungan pemerintah pada kebijakan pengembangan lebih lanjut terbukti dengan adanya kemudahan perizinan seperti penguatan peran dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman & Penanaman Modal pada menyokong percepatan investasi. Kementerian Investasi, kata Hendra, juga berperan di membentuk kedeputian (eselon-1) yang digunakan menangani pengembangan lebih lanjut termasuk proses pengolahan lebih lanjut mineral. “Pemerintah juga memberikan prasarana perpajakan serta non-perpajakan untuk konstruksi smelter,” tambahnya.
Hendra juga menilai komitmen pemerintah sangat terasa di menjalankan amanat UU lalu masih memperhatikan kepentingan pelaku bisnis yang digunakan memohon dukungan relaksasi ekspor mineral akibat dampak dari tertundanya pengerjaan proyek smelter akibat pandemi. Pemerintah, lanjutnya, juga bergerak pada memperjuangkan kepentingan nasional berbentuk pembatasan ekspor, meskipun berbagai mendapat tekanan dari luar negeri.
“Pemerintah juga berpartisipasi di memperkenalkan Indonesia sebagai tujuan pembangunan ekonomi di tempat sektor mineral kritis di dalam era transisi energi,” Hendra menambahkan.
