Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas
Siti Napsiyah Ariefuzzaman
Pengurus Center for Student with Special Needs UIN Jakarta
INDONESIA telah terjadi memiliki payung hukum yang digunakan kuat untuk dijadikan sebagai rujukan bagi siapa pun kita berhadapan dengan nama warga negara dan juga lembaga di tempat Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas . Yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tidak hanya saja UU, di tempat setiap kementerian negara juga sudah ada menetapkan peraturan terkait penyandang disabilitas.
Sebagai contoh adalah peraturan pada Kementerian Pendidikan dan juga kebudayaan, Riset, lalu Teknologi (Kemendikbudristek) sudah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang digunakan Layak untuk Anggota Didik Penyandang Disabilitas. Hal ini merupakan dasar mandat perlunya perguruan tinggi untuk mendirikan unit layanan disabilitas (ULD). Direktorat Jenderal Pembelajaran serta Kemahasiswaaan Kemendikbudristek mencatatkan data terdapat 13 perguruan tinggi negeri lalu 152 perguruan tinggi swasta yang mana sudah pernah miliki ULD. Terdapat 1.505 peserta didik disabilitas yang mengenyam institusi belajar tinggi (Yolanda, LLDIKTI).
Terkait ini, perguruan tinggi di area Indonesia berada dalam berlomba mewujudkan kampusnya sebagai kampus yang dimaksud ramah disabilitas. Bahkan baru-baru ini Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui keterangan Prof Nadi Suprapto, Ketua Satuan Klasterirasi juga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Unesa (2024) menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan di penilaian Unesa-Dimetric untuk meyakinkan perguruan tinggi ramah disabilitas, yaitu: kepemimpinan, perencanaan strategis, kebijakan khusus inklusi, kelembagaan, kerja sejenis organisasi disabilitas, sarana prasarana, akomodasi yang digunakan layak, siswa-karyawan, Pendidikan kemudian penelitian-pengabdian masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Sosial telah lama mengeluarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Kartu ini sebagai identitas bagi penyandang disabiltas untuk mendapatkan hak akses layanan di penghormatan, pemajuan, perlindungan, juga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Angka Terpadu Keseimbangan Sosial (DTKS) per November 2024 mencatat sebanyak 1.071.969 penyandang disabilitas yang mana telah dilakukan menerima berbagai bentuk dukungan dari Kemensos, seperti Proyek Permakanan, Proyek Keluarga Harapan (PKH), Rencana Sembako/BPNT, kemudian ATENSI.
Politik Disabilitas dalam Indonesia
Dalam konteks nasional, pada masa Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, Indonesia telah menunjukkan keterwakilan penyandang disabilitas pada struktur pemerintahan. Adalah Surya Tjandra orang politisi disabilitas kaki yang pernah menjabat Wakil Menteri Agraria kemudian Tata Ruang (25 Oktober 2019-15 Juni 2022) melalui jalur politik. Keberhasilannya menduduki kedudukan strategis memberi harapan bagi calon anggota legislative (caleg) disabilitas lainnya pada masa itu untuk ambil bagian pada advokasi hak kelompok disabilitas pada tataran pengambilan langkah kebijakan publik.
Di kampus atau perguruan tinggi, kebijakan pemerintah disabilitas pada perguruan tinggi berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pPendidikan yang dimaksud setara serta berkeadilan. Perguruan tinggi harus mau dan juga mampu menunjukkan terhadap publik bahwa telah dilakukan miliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). Saat ini yang digunakan harus diadakan oleh perguruan tinggi yang mana sudah pernah mempunyai ULD adalah bagaimana melakukan penguatan kelembagaan. Bagaimana lembaga ini mampu menjalankan amanah undang-undang kemudian berbagai peraturan kementerian terkait dengan kebijakan mewujudkan kampus yang inklusif atau ramah disabilitas. Peran kemudian fungsi Lembaga disabilitas ini untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas lalu lingkungan yang tersebut inklusif.
Peraturan eksekutif (PP) Nomor 13/2020 Ppasal 26 mengatur kewajiban pembentukan ULD oleh perguruan tinggi ‘Setiap lembaga pelopor Pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas’. pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan kemudian Investigasi Teknologi (Permendikbudristek) pada tahun 2024 membuka kegiatan bantuan dana untuk mempercepat terbentuknya ULD atau penguatan organisasi yang digunakan ada di dalam perguruan tinggi sebagai pelaksana Unadang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Isu Disabilitas Jangan Hanya…
Tahun 2023-2024 Indonesia sudah sukses menyelenggarakan hajatan urusan politik terdiri dari pemilihan Presiden kemudian Wakil Presiden, Anggota Legislatif, juga Pemimpin Daerah (Pilpres, Pileg, lalu Pilkada). Namun yang kita saksikan isu disabilitas tampak dijadikan sebagai pemanis di kampanye oleh para politisi ketika kampanye. Misalnya penyandang disabilitas akan diberikan kemudahan akses mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, juga lain-lain. Kini saatnya kita harus mau kemudian berani menagih janji-janji tersebut. Misalnya tentang komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pelopor sekolah (tingkat dasar hingga perguruan tinggi) pada hal peyediaan prasarana kemudian sarana, dan juga tenaga pendidik yang tersebut memadai. Hak disabilitas lainnya yang harus diperjuangkan seperti hak hidup, hak terbebas dari stigma negatif, hak privasi, hak pengamanan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, Kesehatan, lalu hak politik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di area tingkat pusat maupun daerah, telah dilakukan menggaungkan Pemilihan Umum 2024 sebagai Pemilihan Umum yang dimaksud inklusif. pemerintahan terbukti telah dilakukan memberikan infrastruktur yang digunakan memadai bagi penyandang disabilitas. Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terjadi dilengkapi dengan prasarana ramah disabilitas seperti tersedianya ramp, petugas yang dimaksud terlatih untuk memberikan bantuan untuk pemilih penyandang disabilitas, kemudian membekali petugas dengan pemberian pemahaman, ketrampilan lalu etika pelayanan demi terwujudnya pilpres yang tersebut ramah disabilitas.
Kabinet gemuk Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Griban Rakabuming Raka tampaknya belum ada keterwakilan dari unsur penyandang disabilitas. Padahal di dalam Indonesia, menurut Survei Kondisi Keuangan Nasional (Susenas) tahun 2020, menyebutkan, beberapa jumlah 28,05 jt penyandang disabilitas. Prabowo-Gibran semestinya dapat melanjutkan tradisi yang digunakan dibangun oleh Jokowi-Ma’ruf Amin, yang dimaksud sudah pernah menunjuk Angkie Yudistia, penyandang disabilitas (tuna rungu) sebagai staf khusus kemudian juru bicara presiden.
Hari Disabilitas Internasional 2024
Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations) telah dilakukan menetapkan setiap tanggal 3 Desember sebagai hari peringatan keras bagi penyandang disabilitas di area seluruh dunia. Tahun ini tema yang dimaksud diusung oleh PBB adalah ‘Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang digunakan Inklusif dan juga Berkelanjutan‘ (Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future). Isu yang digunakan disuarakan oleh PBB adalah bahwa total penduduk penyandang disabilitas diperkirakan berjumlah 16% dari total jumlah agregat penduduk dunia, bahwa kelompok disabilitas berhak untuk berpartisipasi sepenuhnya di pengambilan tindakan yang mana berpengaruh bagi hidup mereka.
Kita harus menjadikan Hari Disabilitas Internasional 2024 sebagai waktu yang tepat untuk saling menguatkan komitmen rakyat terhadap kesetaraan hak juga kesempatan bagi penyandang disabilitas. Harapannya semoga menjadikan penyandang disabilitas bagian integral di penyelenggaraan nasional, dan juga mempererat kolaborasi antarpemangku kepentingan demi menyokong pencapaian Sustainabel Development Goals (SDGs) agar tak seseorang pun yang dimaksud tertinggal.
Pekerjaan Rumah (PR) Kita Bersama
Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang digunakan harus diselesaikan. Pertama, bagi penyandang disabilitas, harus terus semangat baik secara individu maupun kolektif untuk terus melakukan peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan diri serta pemberdayaan kolektif untuk mewujudkan penyandang disabilitas yang digunakan mampu bersaing pada masyarakat. Penyandang disabilitas jangan hanya sekali di dalam kedudukan objek penerima bantuan, belas kasihan, kemudian target janji-janji politisi di kampanye.
Selama ini yang dimaksud digemborkan di dalam publik adalah bagaimana meningkatkan partisipasi kebijakan pemerintah pemilih penyandang disabilitas. Belum bagaimana menggerakkan partisipasi politik, politisi/calon pemimpin daerah/calon legislatif yang tersebut dipilih oleh publik ketika pemilu. Kedua, bagi kita, warga yang tersebut mempunyai pemahaman, kesadaran, dan juga kepedulian terhadap penyandang disabilitas, mari sama-sama kita wujudkan tatanan penduduk yang inklusif di dalam setiap tempat. Sehingga, di hal urusan politik disabilitas, bukanlah semata-mata tentang bagaimana menyokong partisipasi urusan politik pemilih dan juga hak memilih penyandang disabilitas, namun yang dimaksud harus didorong adalah kesetaraan serta kesempatan hak dipilih bagi penyandang disabilitas.of the global population.
Pada akhirnya, pada Hari Disabilitas Internasional ini, mari kita sama-sama saling menyuarakan juga saling mengingatkan instruksi kunci (key message) Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2024 ‘Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi Aktif pada Proses Pengambilan Keputusan‘. Penyandang disabilitas dan juga nondisabilitas miliki kesempatan yang tersebut setara untuk berbangsa, bernegara, kemudian berkarya.
