Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kemampuan pemerintahan Daerah 2024
JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan di acara Apresiasi Performa eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan rakyat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di acara Apresiasi Prestasi otoritas Daerah tahun 2024 dalam Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelopor melakukan penilaian dan juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilaksanakan pasca menyeberangi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri serta Bappenas, juga survei kepuasan rakyat ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang dimaksud diberikan lantaran Provinsi Jawa Tengah miliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk permintaan pelayanan publik. Sebab, pada postur Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya tambahan tinggi dibandingkan dana pemindahan yang bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan rakyat diharapkan akan mampu lebih banyak baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah ada mempunyai 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah agregat itu atau 854 UPP telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah ada mencapai 35 unit yang dimaksud tersebar pada 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dimaksud dinamis juga terus dilakukan. Perbaikan pelayanan masyarakat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan terhadap penduduk semakin baik, efektif, kemudian efisien. Juga memudahkan penduduk di mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian pada penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif kemudian kualitatif, juga berdasarkan data sekunder serta survei lapangan.
