Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Romli Atmasasmita
MASYARAKAT selama ini setiap saat fokus pada keberhasilan penuntutan Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) juga pengadilan tindakan pidana korupsi pada pemberantasan korupsi . Namun, pada balik semua keberhasilan yang dimaksud terdapat kekeliruan penerapan hukum baik dari aspek doktrin hukum pidana maupun dari aspek kewenangan penyidik/penuntut maupun hakim pengadilan aktivitas pidana korupsi.
Kekeliruan penerapan hukum di melaksanakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berdampak terhadap kewenangan penyidikan/penuntutan kemudian pengadilan tipikor . Ketidakpastian hukum dan juga ketidakadilan akibat dari kekeliruan penerapan hukum serta kewenangan dimaksud adalah disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bawah ini.
Pertama, bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas atau paham positivisme hukum selama 79 tahun sejak kemerdekaan Tahun 1945, juga masih tetap saja berlanjut baik pada ajaran sekolah di area fakultas hukum, doktrin hukum, maupun di dalam pada praktik perundang-undangan yang mana sudah pernah berlaku berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Di di UU aquo dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan ditulis yang memuat norma yang mengikat secara umum yang digunakan dibentuk oleh Lembaga pembentuk UU. Definisi yang disebutkan menunjukkan bahwa, UU merupakan item hukum yang mana mengikat secara umum kemudian sekaligus merupakan sumber hukum. UU sebagai sumber hukum yang dimaksud mengikat secara umum tiada dapat disimpangi atau dikesampingkan kecuali oleh peraturan perundang-undangan yang tersebut setingkat derajatnya. Pelaksana UU Pidana termasuk penyidik Polri lalu Kejaksaan di persoalan hukum korupsi dan juga Hakim wajib melaksanakan perintah UU tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang tersebut menyatakan, suatu perbuatan tiada dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang tersebut telah terjadi ada.
Begitu pula di beracara di area hadapan pengadilan sejak dimulainya proses penyidikan. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981-KUHAP disebutkan: peradilan dilaksanakan menurut cara yang dimaksud diatur di undang-undang ini. Dua sumber hukum pidana positif sudah pernah menuntut agar setiap pelaku kekuasaan kehakiman tanpa kecuali wajib mematuhi ketentuan UU. Kepatuhan terhadap ketentuann UU tak cuma berlaku terhadap pengadilan negeri pada umumnya akan tetapi juga terhadap pengadilan khusus yang tersebut berada di dalam bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI termasuk pengadilan khusus langkah pidana korupsi yang tersebut dibentuk berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009. Di pada Pasal 6 UU aquo telah lama ditentukan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu: a) aktivitas pidana korupsi,b) perbuatan pidana pencucian uang, juga c) aktivitas pidana lain di tempat di peraturan perundang-undangan lain selain UU Tipikor yang secara tegas disebut sebagai aktivitas pidana korupsi.
Bunyi ketentuan Pasal 6 huruf c identik dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor yang digunakan menyatakan bahwa, setiap orang yang mana melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksud secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-undang yang disebutkan sebagai aktivitas pidana korupsi berlaku ketentuan yang dimaksud diatur di Undang-undang ini. Frasa “secara tegas” menyatakan…sebagai aksi pidana korupsi”; menunjukkan bahwa terhadap ketentuan UU Tipikor sebanyak 30 (tiga puluh) pasal termasuk Pasal 2 juga Pasal 3 berlaku ketentuan Pasal 14 di arti bahwa, penerapan ketentuan UU Tipikor termasuk Pasal 2 juga Pasal 3 tidak ada juga dapat diterapkan belaka lantaran pelanggaran UU Lain sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara apabila bukan disebut secara tegas sebagai tipikor.
Tafsir hukum penerapan UU TIpikor melawan ketentuan Pasal 14 khususnya terhadap Pasal 2 serta Pasal 3 sangat gamblang serta jelas; tak perlu ada keraguan di hal tersebut. Penafsiran hukum melawan ketentuan Pasal 14 juga berlaku di hal wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diuraikan di area atas. Berdasarkan uraian penafsiran hukum menghadapi ketentuan Pasal 14 jelas bahwa sekalipun ketentuan Pasal 14 tidak merupakan norma tindakan pidana melainkan norma mengenai wewenang pengadilan tipikor yang tersebut membatasi penerapan Pasal 2 lalu Pasal 3; ketentuan pasal aquo adalah merupakan perintah yang bersifat imperative (mandatory) kemudian wajib dipatuhi oleh setiap aparatur hukum baik kejaksaan maupun pengadilan tipikor.
Dapat disimpulkan bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 14 maka pengadilan aktivitas pidana korupsi tak berwenang memeriksa kemudian mengadili juga memutus perkara pelanggaran UU lain yang digunakan tak disebut secara tegas sebagai aktivitas pidana korupsi seperti pelanggaran UU Lingkungan Hidup, Perbankan, Pasar Modal , juga UU mengenai Sumber Daya Alam. Jika hal yang dimaksud bukan dipatuhi termasuk oleh pengadilan aktivitas pidana korupsi, maka putusan pengadilan yang dimaksud telah dilakukan berkekuatan hukum adalah cacat lalu dapat dinyatakan batal demi hukum (van recht wege nieteg).
Di masa yang digunakan akan datang apabila masih ada perkara pelanggaran UU lain yang tetap saja diajukan sebagai perkara aktivitas pidana korupsi maka wajib hukumnya majelis pengadilan tipikor menolak memeriksa perkara aquo alias dinyatakan niet onvankelijke verklard (NO).
