Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Ribu Miliar
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang tersebut dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dalam pemerintah pusat maupun area akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Area Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran eksekutif Pusat serta Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah untuk para pelaku usaha. Terutama dalam sektor industri, jasa, dan juga pembangunan yang dimaksud diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending khususnya belanja pemerintah termasuk hotel serta sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Awal Minggu (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dimaksud dilaksanakan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata menurunkan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah mempunyai peran pada menopang pertumbuhan dunia usaha nasional.
“Salah satu unsur di perkembangan ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dijalankan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang dapat menciptakan multiplier efek terhadap perekonomian kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk bursa sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah tempat atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang mana sekaligus mempunyai prasarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang tersebut biasanya banyak datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, teristimewa kalau di dalam area atau di dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri kelihatannya masih bisa jadi terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini pengusaha perusahaan di dalam sektor industri perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di dalam otoritas Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tak sampai menimbulkan pendapatan hotel merosot hingga berdampak lebih besar terpencil pada PHK.
“Kita pada waktu ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, lalu lainnya. Kita berharap efisiensi tidaklah merembet pada hambatan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.
