Sah! Anggaran Kementerian Keuangan Dipangkas Rp8,9 Trilyun
JAKARTA – Anggaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) tahun 2025 resmi dipangkas sebesar Rp8,99 triliun. Pemangkasan anggaran yang disebutkan diajukan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan juga telah lama disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sri Mulyani mengungkap, bahwa pagu anggaran Kemenkeu yang mana tadinya sebesar Rp53,19 triliun dipangkas Rp8,99 triliun. Dengan begitu anggaran Kemenkeu di dalam tahun 2025 ini berada pada bilangan bulat Rp44,20 triliun.
“Pimpinan kemudian para anggota Dewan Komisi XI yang dimaksud kami hormati, kami mohon persetujuan pagu anggaran Kemenkeu efisiensinya Rp8,99 triliun,” kata Menkeu di Rapat Kerja dengan DPR dalam Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).
Menkeu merinci, efisiensi anggaran dilaksanakan pada lima program. Pertama adalah pada kebijakan fiskal yang dipotong Rp47,35 miliar dari Rp59,1 miliar, sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi hanya saja Rp11,84 miliar.
Kemudian pengelolaan penerimaan negara diadakan efisiensi sebesar Rp716 miliar menjadi Simbol Rupiah 1,67 triliun dari pagu Simbol Rupiah 2,38 triliun. Inisiatif lainnya yang mana terkena efisiensi adalah pengelolaan belanja negara sebesar Rp37,18 miliar dari Rp45,45 miliar menjadi Rp8,27 miliar.
Efisiensi anggaran juga berlaku bagi kegiatan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, lalu risiko diadakan efisiensi sebesar Rp137,78 miliar. Sehingga pagu yang semula sebesar Rp238,13 miliar pada saat ini menjadi Rp100,35 miliar.
Terakhir pemangkasan juga diadakan pada inisiatif dukungan manajemen sebesar Rp8,05 triliun menjadi Rp42,21 triliun dari pagu sebesar Rp50,46 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani meyakinkan program-program pemerintah yang tersebut melayani warga juga juga bantuan sosial tidaklah akan menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.
“Pelayanan umum tak dikorbankan, berbagai target-target tidaklah akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk belanja sosial tidak ada dikurangkan identik sekali,” tegas Menteri Sri Mulyani.
“Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang digunakan melayani masyarakat, bantuan sosial itu semuanya sudah ada sangat eksplisit bukan dipengaruhi,” lanjutnya.
