Satryo Soemantri Kena Reshuffle Kabinet, Syahganda: Langkah Tepat serta Segera

JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang mana dilantik hari ini dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden sudah melakukan langkah yang mana tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih besar sejumlah lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di area Kabinet Merah Putih yang dimaksud mampu menjabarkan apa yang dimaksud diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan di menjelaskan ide-ide besarnya untuk kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang kompatibel pada arus yang dimaksud deras,” kata Syahganda yang dimaksud juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR kemudian masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan mengungkapkan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, dan juga dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang tersebut melakukan demo besar-besaran menyalahkan pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud mampu dihindari.
Selanjutnya, Syahganda meminta-minta agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo juga memulai pembangunan komunikasi yang tersebut baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang mana pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.

