Danantara Bawa Harapan Baru, Pengamat Wanti-wanti Kasus BLBI Terulang
SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing kegiatan ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, peluang risiko yang tersebut dapat muncul, teristimewa apabila mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan serta intervensi urusan politik yang tersebut kuat. Jika Danantara tiada dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno di dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang tersebut terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan banyak yang mana bukan kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan juga konglomerat yang tersebut miliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila tidak ada ada mekanisme yang tersebut jelas pada pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di dalam Singapura lalu Khazanah dalam Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan serta independen dapat memacu kegiatan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah kemudian kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru sanggup menjadi beban ekonomi yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat di dalam luar penerima kegunaan MBG sanggup terancam.
“Perlu kajian lebih banyak pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
