BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji serta Ekspor Rendang ke Tanah Suci

PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan perbankan dan juga lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk menggalakkan potensi ekspor bagi pelaku UMKM.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM kemudian kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut meminta grup entrepreneur perhotelan, retail, lalu eskpor impor pada Arab Saudi, untuk berperan di membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pangsa Arab Saudi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH di membantu perubahan kemudian kolaborasi di sistem ekologi perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat turut juga di sistem ekologi perhajian untuk memenuhi keinginan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses lingkungan ekonomi yang tersebut lebih tinggi luas, para pelaku UMKM dapat mengalami perkembangan untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Awal Minggu (24/2/2025).
Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang mana juga Ketua PP Muhammadiyah yang dimaksud membawahi UMKM menekankan bahwa peluang komoditas Sumatera Barat bukanlah hanya sekali bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus lingkungan ekonomi global lalu menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di dalam seluruh dunia yang digunakan bisa saja dijadikan kanal iklan dan juga distribusi barang HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Lokal Chief Economic (RCE) serta Financial Officer (FA) termasuk di area Sumatera Barat.
DJPb pada hal ini diminta menggali kemungkinan sektor ekonomi daerah, melakukan analisa, kemudian memberikan rekomendasi. Salah satu prospek sektor ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang tersebut perlu dikembangkan yaitu Bumbu serta Rendang di tempat mana sektor pengelolaan bumbu rendang butuh materi baku yang tersebut erat kaitannya dengan petani serta Sumatera Barat yang tersebut agraris.
“HIPERMI di area bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bidang usaha dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha perusahaan rendang yang tersebut pada akhirnya menjadi bagian yang mana tak terpisahkan di upaya meningkatkan kemampuan fiskal di area Sumbar,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi juga UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap memperkuat inisiatif ini.
“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping pada kerja sejenis acara UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan juga tenaga pendamping untuk melakukan konfirmasi kelancaran kegiatan ini,” ucapnya.

