China perkuat pengamanan lansia lalu penyandang disabilitas
Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan pengamanan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang dimaksud pada Mulai Pekan (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China menyatakan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan di area seluruh negara itu sudah menangani 3.318 tindakan hukum yang digunakan berkaitan dengan pemeliharaan lansia, penyandang disabilitas, dan juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa permasalahan sosial yang menonjol lalu bidang-bidang utama yang dimaksud sudah melanggar kepentingan warga seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang mana tak mempunyai izin, serta masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, proteksi hak juga kepentingan kelompok rentan sudah pernah menjadi fokus utama di litigasi kepentingan umum dalam China. Lebih dari 140.000 perkara litigasi kepentingan umum telah dilakukan ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa pada proses penanganan kasus-kasus yang dimaksud menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan sudah memprioritaskan masalah-masalah yang mana berkaitan dengan perasaan khawatir rakyat yang digunakan mendesak seperti proteksi ekologi, keamanan obat kemudian makanan, pengamanan informasi pribadi.serta pembohongan telekomunikasi.
SPP mencatat pada 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 tindakan hukum pengamanan ekologi dan juga sumber daya telah lama diselesaikan. Sementara 23.000 tindakan hukum yang digunakan melibatkan keamanan obat dan juga makanan juga 4.848 persoalan hukum terkait pengamanan informasi pribadi telah dilakukan ditangani.
