BNI Ingatkan Signifikans Bentengi Diri dari Aktivitas Keuangan Ilegal
JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif melakukan edukasi terhadap warga termasuk di tempat lingkungan sivitas akademika terkait pentingnya pemeliharaan data pribadi serta pengamanan konsumen. Langkah yang dimaksud diadakan guna mengantisipasi aktivitas keuangan ilegal.
Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI kemudian beberapa lembaga keuangan mengadakan aktivitas edukasi literasi keuangan pada lingkungan sivitas akademika Fakultas Sektor Bisnis Trisakti.
Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, inovasi perilaku penduduk yang digunakan pada waktu ini serba digital menjadi tantangan tersendiri pada memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penggelapan yang dimaksud kerap kali terjadi.
“Modus kecurangan banyak sekali, tidak ada mengamati status mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, banyak yang dimaksud terkena serta kebobolan, data yang mana bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV juga jangan lupa mengganti PIN secara berkala juga mengaktifkan ciri notifikasi proses keuangan,” ucap Ronny pada keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).
Sivitas akademika juga diajak untuk berkontribusi di memerangi kejahatan finansial agar tiada mudah diiming-imingi keuntungan fantastis yang tiada wajar di berinvestasi, apalagi bila tidak ada terdaftar pada OJK. Tak kalah penting, siswa juga harus proaktif untuk menjaga data pribadi agar tidak ada mudah disalahgunakan oleh pihak lain.
Saat ini melalui Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, BNI secara bergerak dan juga berkala setiap saat memberikan edukasi untuk pelanggan lalu warga untuk berhati-hati dan juga sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.
Ronny menjelaskan bahwa BNI fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Angka Pribadi (UU No.27/2022) yang mana segera diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024. Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak ada sanggup lagi mengakses data pelanggan untuk menawarkan hasil keuangan tanpa persetujuan pihak yang tersebut bersangkutan.
“Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data sanggup diminimalisir,” ujar Ronny ketika mengisi seminar Literasi Keuangan di dalam Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
