Satu Dekade Jokowi: Menyambung Sinyal hingga ke Pulau Terkecil
JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang tersebut namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang digunakan lain, satu provinsi ke provinsi yang mana lain, satu wilayah ke area yang lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan perubahan struktural digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet lalu peningkatan infrastruktur digital , khususnya di dalam wilayah Terdepan, Terpencil, lalu Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi pada mengikis kesenjangan akses internet di tempat Indonesia lewat berbagai acara dalam Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di dalam Indonesia),” kata Anthony pada waktu dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, otoritas melalui Kemenkominfo telah dilakukan melakukan beberapa jumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui kegiatan Kemenkominfo seperti penyelenggaraan infrastruktrur sebagai Base Transreceiver Station (BTS) pada wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga telah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di tempat indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pembagian merata akses internet, khususnya di tempat wilayah tertinggal, terdepan kemudian terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dijalankan semata-mata di dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus pada kota-kota terpencil, Indonesia Timur lalu sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga juga kompetensi yang dimaksud harus dimiliki oleh rakyat di area Indonesia Timur, publik yang mana di tempat kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih lanjut merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, publik sipil juga miliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah serta tugas civil society, tugas masyarakat, kita sama-sama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan juga internet yang digunakan komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
