Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden dan juga Xi Jinping Berkumpul
JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di dalam Washington.
Kedua pemimpin ini hadir di rapat para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) pada Lima, Peru, yang digunakan dimulai pada hari Hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi rapat ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara dengan segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China lalu AS, negara adidaya paling penting dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai pertempuran dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang di empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari peperangan dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih kedudukan China sebagai mitra dagang terbesar Negeri Paman Sam untuk pertama kalinya pada 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap memperlihatkan berupaya mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Keselamatan Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, menjauhi konferensi di tempat Lima, Peru, Xi dan juga Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih lalu perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak di periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Trump telah dilakukan mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut deskripsi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden juga apa yang dimaksud akan terjadi di area bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai pertempuran dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang dimaksud dianggap tidaklah adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang mana besar juga menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, dan juga nilai rendah yang tersebut tiada adil yang mana merugikan produsen AS. China pun telah terjadi lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang dimaksud lebih besar tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% di area bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis kemudian membalas dengan tarif yang mana lebih tinggi tinggi pada impor AS.
Namun, menjauhi akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang digunakan akan menciptakan Washington mengempiskan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berjanji untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual kemudian juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar dalam melawan level tahun 2017 pada akhir 2021.
