Dukung Pembangunan yang mana Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K mengatur pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di perkembangan desa. Pembinaan yang dimaksud merupakan bagian dari Proyek Perkuatan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang tersebut diselenggarakan di tempat Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di area desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di dalam delapan kabupaten, di tempat antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, juga Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi di P3PD, penerima inisiatif pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Skala Desa Membangun (IDM), dan juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan menghimpun informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemberdayaan perempuan, tantangan, kemudian strategi implementasinya, peran pemerintah area serta desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dalam tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang digunakan dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang mana lebih tinggi tajam serta relevan di tempat tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di area Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di tempat Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang mana melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan serta Manajemen Pascabencana Merry Efriana, juga perwakilan dari Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian kemudian lembaga ini dapat meningkatkan kekuatan upaya pemberdayaan perempuan di area desa-desa seluruh Indonesia, menyokong pengerjaan yang inklusif lalu berkeadilan gender.
