JCC Dikelola Mandiri oleh PPKGBK, Pelaku MICE Harap-harap Cemas
JAKARTA – Sekretaris Jendral Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia ( ASPERAPI ), Jeffrey Eugene meminta-minta pemerintah menjaga lapangan usaha Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) . Hal ini dilaksanakan pasca pengakhiran kontrak yang diadakan oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan DKI Jakarta Convention Center (JCC) Senayan , Jakarta.
Menurut Jeffrey, pembaharuan pengelolaan dinilai berpotensi untuk menurunkan standar kualitas layanan lalu memacu berbagai pengguna JCC berpindah ke venue lainnya.
Ia mengawasi situasi yang mana terjadi di tempat JCC terkait rencana pengelolaan venue yang dimaksud oleh PPKGBK menyebabkan sejumlah anggotanya khawatir. Pasalnya, inovasi pengelola dapat mengancam standar layanan pada JCC yang dimaksud selama ini menjadi kiblat pengelolaan MICE pada Indonesia, bahkan pada Asia.
“Di komplek GBK ini sesungguhnya ada beberapa venue untuk kegiatan MICE. Tapi anggota ASPERAPI terus-menerus memprioritaskan JCC, selain kapasitasnya besar, yang mana utama pengelolanya sudah ada teruji bertahun-tahun. Standar layanan yang digunakan selama ini diterapkan oleh pengelola JCC sangat tinggi, makanya event organizer (EO) baik lokal maupun asing setiap saat repeat order,” kata Jeffrey, hari terakhir pekan (22/11/2024).
Sambung ia menambahkan, mengawasi pengalaman juga fakta yang terjadi dalam sektor MICE Indonesia, hampir semua venue besar dikelola oleh swasta. Selain JCC yang dimaksud dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama (GSP), ICE BSD oleh PT Indonesia International Expo juga JIExpo yang mana dimiliki kemudian dikelola oleh PT Ibukota International Expo.
Saat ini juga sedang ada penyelesaian konstruksi venue baru pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) II seluas lebih tinggi dari 120 meter persegi yang digunakan juga akan dikelola oleh swasta.
“Sebagai pelaku usaha, ASPERAPI akan terus-menerus menyokong upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kontribusi bidang MICE ini terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu harapan kami pemerintah juga mampu menjaga iklim lapangan usaha ini setiap saat kondusif serta melakukan konfirmasi diterapkannya standar layanan yang tersebut tinggi, profesional, akuntabel lalu terukur seperti yang digunakan sudah ada diberikan oleh venue-venue besar seperti JCC,” tambah Jeffrey.
Lebih sangat jauh Jeffrey menegaskan, mengatur sektor MICE itu sulit. Karena hal ini tidaklah cuma berkaitan dengan kompetensi dan juga rekam jejak, tetapi juga jejaring kegiatan bisnis yang digunakan tentunya dibangun bertahun-tahun. Karena itu adanya ancaman terhadap inovasi pengelola di tempat JCC telah terjadi menjadi perhatian serius ASPERAPI.
Apalagi di tempat lapangan usaha MICE Indonesia tiada banyak pelaku bisnis yang tersebut mempunyai kemampuan mengurus venue sebesar JCC. Bahkan sebagian besar pengelola venue baik yang ada di area Ibukota Indonesia maupun pada berbagai kota lainnya pada Indonesia pernah belajar lalu terhubung dengan pengelola JCC pada waktu ini.
“Jangan berpikir dengan mengubah pengelolaan JCC semua vendor akan segera melanjutkan kerjasamanya. Apalagi jikalau pengelola baru memiliki kualifikasi kemudian akuntabilitas yang tambahan rendah dibandingkan pengelola sebelumnya. pemerintahan harus mengambil kebijakan terbaik untuk menyelamatkan Industri ini dari kepentingan sepihak juga jangka pendek,” tegasnya.
