Akademisi: Stigma Negatif LCPKS sebagai Limbah Sangat Membahayakan Perlu Dihapus
JAKARTA – pemerintahan disarankan merevisi Permen LHK No. 5 tahun 2021 yang mana mengatur Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis lalu Surat Kelayakan Operasional Lingkup Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Beleid yang erat terkait dengan pengelolaan limbah cair di tempat lapangan usaha kelapa sawit sejatinya merupakan turunan dari kebijakan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dengan disahkannya peraturan yang disebutkan pada tahun 2021 lalu, secara otomatis mencabut peraturan sebelumnya yakni KepMen LH No. 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah pada PKS, dan juga KepMen LH No 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat juga Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Minyak pada PKS.
Dalam FGD yang dilaksanakan belum lama ini dalam Bogor, Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam, Prof Yanto Santosa menilai, revisi ini diperlukan agar para pelaku perniagaan dapat memanfaatkan limbah sawit untuk diaplikasikan ke lahan perkebunan. Ia juga menambahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) berpeluang memberikan kegunaan untuk lingkungan, agronomi maupun ekonomi.
“Itu sebabnya perlu adanya inovasi paradigma dari menganggap LCPKS sebagai sampah berbahaya yang harus dibuang menjadi sumberdaya yang digunakan mempunyai multi manfaat,” kata Yanto Santosa, ditulis pada Selasa (26/11/2024).
Namun, penanganan LCPKS selama ini masih terkendala berapa hal. Pertama, masih kurangnya pemahaman tentang multi-manfaat LCPKS. Padahal LCPKS mempunyai peluang kegunaan agronomis, ekonomi, juga lingkungan yang besar. Kedua, pembuangan LCPKS meskipun dengan BOD kurang dari 100 mg/l secara secara langsung ke badan sungai akan sangat berbahaya dikarenakan masih mengandung unsur hara.
“Unsur hara antara lain kalium, phospat lalu ammonium yang tersebut dapat berubah menjadi amoniak pada pH tinggi sehingga menyebabkan kematian biota, yang di jangka panjang dapat menyebabkan eutrofikasi,” kata Yanto.
Selain itu isi hara kalium kemudian phospat yang digunakan merupakan komponen utama/makro pupuk terlibat terbuang menyebabkan eutrofikasi, pencemaran air, serta hilangnya jutaan ton nutrisi (seperti kalium lalu fosfat) setiap tahun, Menurut Yanto Santosa, ketidakjelasan regulasi, dengan dicabutnya Kepmen LH No. 28/2003 dan juga No. 29/2003 oleh Permen LHK No.5/2021 menyebabkan bukan adanya baku mutu teknis pemanfaatan LCPKS untuk aplikasi mobile tanah (Land Application).
“Permen LHK No. 5/2021 belum mengatur secara detail prosedur, standar baku mutu, dan juga waktu pengurusan persetujuan teknis (Pertek) serta Surat Kelayakan Operasional (SLO),” kata dia.
