Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 lalu Tahun Baru 2025 , sektor keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keperluan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana sejenis tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih besar dari 110 jt orang yang dimaksud akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku bidang pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk menjamin kelancaran transaksi. Jalin, sama-sama anggota lapangan usaha perbankan dan juga fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan operasi digital dan juga ATM di area seluruh Indonesia.
“Kami sudah pernah menyiagakan personel 24/7 untuk meyakinkan kelancaran operasional, teristimewa pada tanggal-tanggal dengan prospek kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih besar dari 80 institusi keuangan yang tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di menyokong kelancaran operasi selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang dimaksud dikelola perusahaan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, serta Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi juga kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi keinginan publik sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan proses ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi juga keamanan. Ketua Tim Keselamatan Teknologi Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya kegiatan mencurigakan selama peak season. “Kami mencatat lebih banyak dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih besar dari 21% terkait persoalan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat kemudian penerapan teknologi deteksi dini untuk menurunkan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi rakyat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengupayakan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi serta menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan biosfer pembayaran yang digunakan aman lalu inklusif, khususnya pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
