Apresiasi Putusan MK, Partai Ummat juga Partai Buruh Siapkan Capres 2029
JAKARTA – Partai Ummat serta Partai Buruh menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden. Dengan putusan itu, kedua partai akan menyiapkan calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum 2029.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani mengapresiasi MK yang tersebut sudah pernah menghapus ambang batas presiden. Pasalnya, ambang batas presiden sebesar 20% tak masuk akal juga melanggar UUD 1945.
“Partai Ummat menyambut baik putusan MK yang mana menghapuskan presidential threshold 20% dikarenakan memang sebenarnya persyaratan ini bukan masuk akal serta melanggar UUD 1945,” katanya, Kamis (2/1/2025).
Buni menyatakan, Partai Ummat sangat menghargai putusan MK lantaran telah terjadi sesuai dengan harapan banyak pihak di tempat Indonesia. Buni berharap, hapusnya ambang batas parlemen mampu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah Tanah Air.
“Semoga ini akan mengikis kekuatan oligarki yang tersebut sudah pernah mengangkangi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Semoga pada 2029 Indonesia mendapatkan presiden terbaik dari hasil kebijakan pemerintah yang tersebut dilandasi oleh niat baik untuk memperbaiki Indonesia,” tutur Buni.
Buni juga berharap, seluruh partai urusan politik bisa saja berkontestasi dengan aturan yang dimaksud adil. “Tidak ada lagi satu pihak yang dimaksud ingin mendominasi permainan dengan cara curang lewat aturan yang tersebut tidak ada adil. Itu inti dari putusan MK ini,” ucapnya.
Saat disinggung ihwal kans mengajukan figur untuk Pilpres 2029, Buni berkata, Partai Ummat akan mendiskusikan pascaputusan MK. “Insyaallah hal ini akan menjadi pembicaraan pada di internal partai,” tegasnya.
Senada, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal juga menyambut baik putusan tersebut. “Puji syukur untuk Tuhan. Hari ini, Mahkamah Konstitusi telah lama memutuskan bahwa presidential threshold adalah 0 persen atau dihapus. Dengan ini, pada pemilihan 2029, Partai Buruh dapat mengajukan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai kebijakan pemerintah lain,” katanya.
