Bahlil Ungkap Arahan Prabowo di dalam Tengah Kelangkaan LPG 3 Kg

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Tenaga dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) melarang jualan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.

“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan bapak presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Yang kedua di area tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi keperluan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.

Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih banyak tepat sasaran juga tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya oleh sebab itu skema yang dimaksud ada ketika ini telah berlangsung selama lebih banyak dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan penduduk yang digunakan berhak.

“Diharapkan rakyat mendapatkan tarif dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada dalam tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang mana mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.

Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar tak terjadi pemborosan anggaran dan juga kebocoran dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG di area tingkat pengecer dengan meninggal status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih besar mudah diawasi.