Banyak Diisi Kader Partai, Kabinet Zaken Prabowo-Gibran Sulit Diwujudkan
JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang mana diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri lalu duta menteri yang tersebut dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang tersebut dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai urusan politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, lalu Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken tambahan terlihat sebagai pura-pura zaken, di dalam mana unsur politikus masih dominan, kemudian bahkan mengesampingkan profesional yang mana tak berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep dalam mana menteri-menteri yang mana diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tiada terikat dengan kepentingan partai, serta belaka fokus pada keahlian juga pengalaman di dalam sektor yang mana dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional juga teknokrat yang mana berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Gagasan ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk meyakinkan bahwa pemerintahan berjalan lebih lanjut efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian urusan politik dagang sapi istilah populer yang dimaksud menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang mana transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon perwakilan menteri yang digunakan dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih tinggi diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
