Bapanas: Rencana SPHP fokus di dalam wilayah dengan tarif beras dalam berhadapan dengan HET
Ibukota Indonesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Rencana Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) akan lebih lanjut fokus pada wilayah yang nilai tukar beras mediumnya lebih banyak membesar dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan dan juga Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan pada area yang mana disebut "merah" atau miliki nilai tinggi dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku lalu Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini tidak jumlah yang digunakan disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan harga jual pada wilayah yang disalurkan," ujar Ketut pada Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang tersebut mampu direalisasikan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan berubah menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan tarif beras dalam wilayah yang mana dianggap setiap saat tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah agregat yang dimaksud mirip rata pada tiap daerah, tidaklah lagi bisa saja diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini semata (volume beras yang tersebut sama), tapi bukan ada penurunan harga. Hal ini berubah jadi koreksi kami, evaluasi kami di tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi untuk penjual yang dimaksud mengedarkan beras Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) dalam melawan nilai tukar eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya menjadi wajib. Wajib dan juga jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai tukar beras yang diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan biaya beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidak ada boleh ada permainan biaya ke tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
