Bappenas dorong penyelarasan sektor sektor dengan dunia usaha hijau
Ibukota Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggalakkan penyelarasan antara sektor dengan dunia usaha hijau.
Di di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, industrialisasi telah menjadi keharusan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Otomatis, dibutuhkan banyak energi serta sumber daya alam yang mana bisa saja diolah, dan juga rantai pasok yang tersebut lebih lanjut masif.
“Itu kemudian berimplikasi terhadap bagaimana jarak, tempat, bagaimana transportasi, serta semua ini yang tersebut kemudian menjadikan kita juga berpikir bagaimana kalau kita, bidang yang dimaksud ingin maju, tapi pada pada waktu yang dimaksud serupa kita menyatakan kegiatan ekonomi hijau adalah sumber pertumbuhan,” kata Staf Ahli Lingkup Pembangunan Industri Unggulan serta Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo di Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2024 di dalam Jakarta, Selasa.
Apabila bidang hendak bertambah besar, maka dibutuhkan pasokan energi yang masif. Apalagi, Negara Indonesia ingin mengedepankan lapangan usaha mineral juga batu bara mengingat adanya bermacam komoditas melimpah seperti nikel dan juga bauksit dalam Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga mau menerapkan perekonomian hijau untuk mencapai tujuan dari target-target SDGs.
“Karena itu, kita juga meninjau bagaimana target-target sektor itu mampu diselaraskan dengan target untuk kegiatan ekonomi hijau permanen dikedepankan. Tentu semata harapannya porsi dari EBT (Energi Baru serta Terbarukan) yang mana tersedia kemudian terjangkau untuk lapangan usaha itu juga semakin banyak, serta pada pada waktu yang mana mirip pengaplikasian sumber daya alam itu juga tidak ada merusak, misalnya keanekaragaman hayati,” ucapnya.
Dia menegaskan bahwa efisiensi energi akan diselaraskan dengan transisi menuju EBT dengan memperhatikan seluruh aspek di dalam sektor industri, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan limbah.
Sinergi antar pemangku kepentingan juga dibutuhkan di rangka memacu perubahan struktural bidang menerapkan konsep ekonomi hijau, menginisiasi skema pembiayaan untuk membangkitkan EBT, dan juga mendirikan industri-industri baru yang mana berkelanjutan.
Penggabungan antara pendekatan berkelanjutan dengan solusi digitalisasi bidang 4.0 dinilai turut menciptakan efisiensi pada metode produksi.
”Kita semakin tahu ke titik-titik mana pada rantai pasok dari langkah-langkah manufaktur ini sanggup ditingkatkan efisiensinya, sanggup dikurangi permintaan untuk substansi bakunya, dan juga bagian-bagian ini juga bermetamorfosis menjadi satu kebutuhan. Maka, research kemudian development ini bermetamorfosis menjadi salah satu kunci yang mana mendasari,” ungkap dia.
Selain memperhatikan bidang besar, Teguh menyebutkan bahwa sektor kecil serta menengah wajib pula berubah menjadi bagian di transisi menuju praktik berkelanjutan.
Beberapa upaya yang mana dapat didorong antara lain meningkatkan kekuatan kebijakan lapangan usaha berkelanjutan, pengembangan standar hijau secara bertahap untuk industri, juga memperbanyak penanaman modal lalu perolehan teknologi yang dimaksud ramah lingkungan.
“Mungkin Bapak Ibu suka mendengar, khusus untuk kelapa sawit, kemungkinan besar juga kakao, juga untuk produk-produk yang digunakan lain, ada EU (European Union) Deforestation Regulation yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025, yang mana menuntut traceability sangat lebih tinggi untuk semua barang yang tersebut diimpor oleh negara-negara Eropa, kemudian ini menjadikan salah satu standar baru yang digunakan sebenarnya berubah menjadi perhatian kita, apakah kita sudah ada bisa jadi memenuhi seperti ini,” ujar Teguh.
Artikel ini disadur dari Bappenas dorong penyelarasan sektor industri dengan ekonomi hijau
