Beredar Daftar 13 Komisi DPR Beserta Mitra Kerjanya, Banyak Kementerian Dipecah
JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang dimaksud berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang mana belaka mempunyai 11 komisi.
Penambahan total komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa jumlah kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang tersebut dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah agregat komisi akan disampaikan pada Mulai Pekan (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diberitahukan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir pada waktu dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah keseluruhan komisi di dalam DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan menyelenggarakan rapat sebelum menentukan jumlah keseluruhan komisi. Setelah itu, DPR akan menyelenggarakan badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang tersebut beredar, adapun susunan komisi pada DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, juga Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi lalu Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, kemudian TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keselamatan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Data Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, lalu Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria serta Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas pemilihan RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
