Dana PU di dalam APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?
JAKARTA – Kelanjutan perkembangan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diragukan di area berada dalam efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dimaksud diadakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk penyelenggaraan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara kemudian Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sekali tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tiada ada,” ujar Dody ketika ditemui di dalam Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga ketika ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres perkembangan infrastruktur dasar yang tersebut dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang dimaksud tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dimaksud diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang tersebut sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal pada berada dalam tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan juga ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus melegakan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, teristimewa akibat lonjakan utang jatuh tempo yang digunakan diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga inisiatif bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak lalu efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah terjadi menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati tidaklah mengucapkan IKN kan telah tiada lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang dimaksud menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan perkembangan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang tersebut sudah ada digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi banyak sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
