Demokrat Dukung Kebijakan Prabowo Naikan PPN 12% Khusus Barang Mewah
JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang berkeadilan juga berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Skor (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 cuma akan diberlakukan untuk barang kemudian jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.
“Kenaikan PPN sebesar 1 persen semata-mata dikenakan pada barang juga jasa mewah yang digunakan selama ini memang benar telah terjadi dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY pada keterangan persnya dalam Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Sementara itu, barang kemudian jasa non-mewah akan tetap memperlihatkan dikenakan PPN 11% atau bukan mengalami kenaikan.
Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% tetap saja diberlakukan bagi keinginan pokok warga seperti komponen sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, dan juga air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap warga umum.
Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan kegiatan stimulus ini agar tepat sasaran. Pendukung ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kemampuan fisik fiskal dan juga pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah mempunyai ruang lebih besar besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang digunakan mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, serta selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.
Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang digunakan mencakup beberapa inisiatif seperti:
– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset pada bawah Rp500 jt per tahun
– Biaya untuk lapangan usaha padat karya
