Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kepedulian Manusia Harus Zero Politik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan pada Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang dimaksud berbasis bergerak di dalam bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui arahan singkat, Mulai Pekan (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mana mengatakan “di melawan kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa jadi duduk bareng untuk mencari titik sedang menghadapi persoalan yang mana ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise kemudian kematangan mengamati perihal ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono dan juga Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah terjadi terpilih pada Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang dimaksud dijalankan di area Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang tersebut dijalankan di area Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah terjadi mendapat dukungan dari para PMI di dalam daerah.
Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal juga pengkhianatan.
