Garda Satu Minta eksekutif Negara Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan
JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi dalam depan Kedutaan Besar Malaya di tempat Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaya bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di tempat Perairan Tanjung Rhu, Tanah Melayu oleh Otoritas Maritim Malaya pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang dimaksud pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di dalam lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Tanah Melayu mengajukan permohonan maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah individu korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Negara Malaysia agar segera mengajukan permohonan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohon untuk pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Tanah Melayu di area DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri dan juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengatur aksi lanjutan dengan total massa yang dimaksud lebih lanjut besar jikalau tuntutan merek bukan segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tiada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih tinggi besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
