Haji Isam Prihatin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka KPK
JAKARTA – Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam prihatin Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor jadi dituduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Sahbirin telah lama ditetapkan sebagai dituduh tindakan hukum dugaan suap pengadaan barang serta jasa pada lingkungan pemerintahan Provinsi Kalsel.
Kuasa Hukum Haji Isam Junaidi Tirtanata menegaskan bahwa kliennya tidaklah miliki keterkaitan apa pun dengan perkara tersebut. Dia menambahkan, persoalan hukum yang dimaksud masih tahap awal dan juga perlu pembuktian lebih tinggi lanjut.
Terlebih, kata dia, muncul dugaan bahwa Sahbirin hanyalah korban pencatutan nama oleh anak buah. Selain itu, Sahbirin juga tidaklah berada di area lokasi pada waktu operasi tangkap tangan (OTT) KPK berlangsung. Dia menilai belum ada hal yang tersebut dapat mengaitkan Sahbirin dengan dugaan praktik korupsi itu.
“Kami prihatin berhadapan dengan tindakan hukum yang tersebut menimpa Pak Sahbirin, namun saya tegaskan bahwa Haji Isam bukan mempunyai hubungan ataupun kepentingan terhadap perkara yang mana sedang ditangani KPK. Lagipula prosesnya masih berjalan serta belum ada bukti bahwa Pak Sahbirin terlibat. Mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Junaidi di tempat Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Lebih lanjut Junaidi menuturkan bahwa perkara yang disebutkan murni perkara dugaan tindakan pidana korupsi yang tersebut melibatkan Sahbirin secara pribadi. Dia menegaskan, persoalan hukum itu tak ada sangkut-pautnya dengan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang dimaksud dimiliki Haji Isam.
Dia memohon untuk tiada mengaitkan persoalan hukum ini dengan Haji Isam ataupun unit-unit bisnisnya. “Tidak ada hubungan keperdataan antara tindakan hukum yang disebutkan dengan klien kami,” ucapnya.
Junaidi menambahkan bahwa, Haji Isam menghormati proses hukum yang dimaksud sedang berjalan juga menggalang penuh langkah-langkah KPK di menegakkan hukum. Pihaknya percaya KPK akan bertindak secara profesional dan juga berdasarkan bukti yang dimaksud ada.
“Dan kami sepenuhnya mengupayakan upaya penegakan hukum yang tersebut transparan dan juga terukur,” imbuhnya.
Junaidi kembali menegaskan, tindakan hukum ini sebanding sekali tidak ada melibatkan Haji Isam, baik secara pribadi maupun melalui unit-unit bisnisnya. “Kasus ini murni dugaan pidana korupsi yang tersebut melibatkan Pak Sahbirin. Haji Isam bukan memiliki kepentingan ataupun hubungan keperdataan dengan perkara ini,” pungkasnya.
