Indonesia Memiliki Kapasitas kemudian Kemampuan Mengelola Emisi Karbon
JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas serta kemampuan besar di mengatur emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang mana diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi ilustrasi kemampuan negara di mengurus emisi karbon. pemerintahan juga telah dilakukan mengeluarkan sebagian regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 juga Peraturan OJK no 14/2023 yang dimaksud mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, hari terakhir pekan (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional kemudian 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan peluang besar yang tersebut dimiliki, Indonesia bisa jadi menjadi pemain kunci pada bursa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa jadi membantu seluruh pengambil langkah di menjalankan perdagangan karbon dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa saja memberikan solusi yang tersebut lebih besar konkret terkait perdagangan karbon dan juga juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih banyak pada mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), dan juga pangsa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka itu pada menegaskan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk peningkatan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem dan juga bursa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa sebab adopsi teknologi yang tersebut umumnya membutuhkan waktu tambahan panjang serta nilai penanaman modal yang mana cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia kemudian meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC kemudian carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner juga Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin saja oleh Indonesia. “Apabila tidak ada dimaksimalkan maka orang lain yang tersebut akan memanfaatkan keuntungan yang mana sanggup didapat dari lingkungan ekonomi karbon,” kata dia.
