Hal ini 13 Tuntutan Aliansi BEM SI pada Demo Indonesia Gelap Besok
JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera menyelenggarakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala tempat terpilih secara serentak di area Istana Merdeka, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang dimaksud terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan juga pemerintah area hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, kemudian demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, dan juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak ada menemui massa aksi pada Awal Minggu (17/2/2025). pemerintahan tiada mendengar pendapat pelajar yang digunakan turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tersebut tak pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang dimaksud ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidaklah mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dijalankan ketika peluang yang mana tepat agar kepala tempat juga ada beban kemudian tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang tersebut akan turun aksi Indonesia Gelap sangat jauh lebih besar besar mengingat tuntutan dia hingga saat ini bukan mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
