Instruksi Megawati tentang Retreat Bukti Perlawanan ke otoritas
JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala wilayah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini dihadiri oleh serta memang sebenarnya tak ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang disebutkan tiada mengikat kepala tempat yang berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian sanggup belaka ke depan instruksi sejenis bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang digunakan diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di tempat Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan juga legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang dimaksud pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, dapat semata bergabung menggerakkan massa menggerakkan adanya perubahan, dan juga apabila itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan mengempiskan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan juga tidak ada sewenang mengambil inisiatif populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala wilayah juga duta kepala tempat yang mana berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak mengambil bagian pada kegiatan retreat yang tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah serta perwakilan kepala area dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang tersebut telah pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala tempat juga delegasi kepala area PDI Perjuangan, satu kepala tempat lalu duta kepala tempat untuk menunda perjalanan yang digunakan akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang mana ditandatangani Megawati tersebut.
