Jadikan Jokowi Penggagas Akhir Pemimpin Terkorup 2024, Investigasi OCCRP Dinilai Lemah
JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang tersebut terlibat pada kejahatan terorganisasi kemudian paling korup di area dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa jumlah nama yang tersebut dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan pendapat terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang digunakan masuk nominasi dan juga perolehan pendapat diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, majelis juri, serta pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk langkah kejahatan tiada dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di area pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga ketika ini tiada ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonis Jokowi bersalah sudah melakukan langkah pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga bukan terbukti di area Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP tidak ada meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana mampu memasukkan nama seseorang ke di daftar yang disebutkan sementara tiada ada satu pun putusan pengadilan yang tersebut memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang digunakan nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh sebab itu, predikat yang mana disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang mana bukan berdasar dari para pemegang hak pernyataan di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi di dalam mata warga Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya dan juga mengajukan permohonan maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi mirip belaka dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
