Jaga Kelancaran Jelang Pelantikan Presiden, otoritas Antisipasi Karhutla

JAKARTA – Menjelang pelantikan Presiden Terpilih kemudian Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus menjaga stabilitas kondisi di dalam semua lini. Salah satunya dengan mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla) .
Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan juga Lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK), Thomas Nifinluri.
Menurut Thomas, KLHK terus mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan lalu lahan pada wilayah-wilayah rawan karhutla, serta meningkatkan upaya pencegahan khususnya pada wilayah yang mana belum memasuki musim kemarau.
“Tahun ini, berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua pada confidence level ≥80 persen (high) terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38 persen. Jumlah hotspot tahun 2024 periode 1 Januari s.d. 10 Oktober sebanyak 3.163 titik sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.786 titik,” kata Thomas Nifinluri pada keterangannya, Mingguan (13/10/2024).
Sementara itu, luas karhutla periode 1 Januari s.d. 30 September 2024 adalah sebesar 283.620,51 ha yang terdiri dari luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 ha (8,88 persen) dan juga pada tanah mineral seluas 258.4265,94 ha (91,12 persen).
Luas areal terbakar tertinggi dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 93.572,19 ha pada tanah mineral, Nusa Tenggara Barat 34.430,48 ha pada tanah mineral dan juga Jawa Timur sebesar 18.822,62 ha terdiri pada tanah mineral.
Areal karhutla didominasi lahan bukan berhutan sebesar 252.320,33 ha (88,96 persen) juga berhutan 31.300,18 ha (11,04 persen). Luas tertinggi pada jenis penutupan lahan belukar sebesar 158.893,53 ha (56,02 persen) dari total luas karhutla Indonesia periode Januari s.d. September tahun 2024.
Analisis perkembangan musim hujan Dasarian III September 2024, berdasarkan total ZOM sebanyak 19 persen wilayah Indonesia masuk musim hujan.
Wilayah yang tersebut sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan bagian utara, Sulawesi Tengah bagian tengah, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat juga sebagian Papua.

