Kampus Bisa Kelola Tambang, Ketum PBNU: Kita Serahkan ke Parlemen kemudian pemerintahan
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi rencana peguruan tinggi yang digunakan akan diberikan izin usaha pertambangan (IUP).
“Ya kita kan belum tahu RUU-nya seperti apa, kita tunggu saja. Kita serahkan untuk yang mana punya wewenang persoalan ini, itu parlemen kemudian pemerintah, silahkan saja,” kata pria yang mana akrab disapa Gus Yahya pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Awal Minggu (3/2/2025).
NU, kata Gus Yahya, memperkuat aturan dari pemerintah demi kepentingan penduduk salah satunya izin usaha pertambangan.
“Jadi prinsipnya, apapun rencana yang mana untuk kemaslahatan masyarakat, kewajiban NU untuk menggalang serta berkontribusi. Nah perihal kebijakannya, kebijakannya itu apa? Terserah untuk pemerintah, terserah terhadap DPR. Undang-undangnya seperti apa, terserah pada parlemen,” jelasnya.
Terkait pengesahan RUU Minerba, Gus Yahya tak menjelaskan secara rinci dukungan NU terhadap aturan tersebut.
“Ya kami belum tahu bagaimana isinya, tapi nanti kita lihat saja. Kan itu DPR juga mengundang dari NU untuk diskusi mengenai itu kemudian saya kira nanti ke depan juga masih ada lagi diskusi-diskusi sama-sama mereka,” ungkapnya.
Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu poin penting pada RUU ini adalah pemberian prioritas pengelolaan tambang terhadap UMKM hingga perguruan tinggi atau kampus.
