Kasus Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang Dilaporkan ke Kejagung
JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tentang penerbitan surat hak guna bangunan (SHGB) serta lalu sertifikat hak milik (SHM) yang mana dibangun pagar laut misterius di dalam Perairan Tangerang, Banten dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelapornya adalah Koordinator Komunitas Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman.
“Saya datang pada rangka memasukkan surat laporan resmi menghadapi dugaan korupsi di penerbitan surat kepemilikan HGB maupun SHM pada lahan laut utara Tangerang, yang dimaksud populer dibangun pagar laut,” ujar Boyamin di dalam Kejagung, DKI Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Dia menjelaskan, dasar laporannya itu mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun juga pidana denda paling paling sejumlah Rp250 juta.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang mana khusus untuk pemeriksaan administrasi.
“Terbitnya serifikat itu kan diatas laut, itu saya meyakininya palsu akibat tiada mungkin saja sanggup diterbitkan dikarenakan itu di tempat tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 1980, tahun 1970 itu empang kemudian lahan, artinya itu telah musnah, sudah ada tidaklah mampu diterbitkan sertifikat,” tuturnya.
“Jadi, kalau diterbitkan HGB kemudian SHM tahun 2023 padahal sejak tahun 1970 garis pantai tidak ada pernah bergeser berdasarkan ahli UGM, maka jelas ini penerbitan HGB serta SHM di area menghadapi laut itu palsu. Itu berapa jumlahnya, minimal 50 seperti yang dibatalkan Pak Nusron Wahid, atau sampai di tempat nomor 263 nanti biar Kejagung meneliti,” terang Boyamin.
Guna memperkuat laporannya itu, beliau menyerahkan keterangan saksi yang merupakan warga Desa Tanjung Burung, warga Desa Pangkalan, juga warga Desa Teluk Naha dan juga bukti dokumen akta jual beli hak milik adat berdasar buku C Desa Tanjung Burung.
