Kementerian PPMI Bersama Imigrasi Pemasyarakatan Perkuat Perlindungan PMI dari TPPO
JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersatu Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju meningkatkan kekuatan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di pertemuan keduanya di tempat Gedung Kementerian Imigrasi juga Pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut, kedua menteri mengeksplorasi penguatan pemeliharaan bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang mana menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju menggalang Kementerian PPMI pada memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk menghindari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kekuatan koordinasi kemudian implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang mana kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang tersebut luas dengan berbagai pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja mirip dengan TNI lalu Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan di tempat wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, serta Juanda. “Ini menjadi perhatian penting kami. Penguasaan pengawasan dalam perbatasan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sebanding ini, teristimewa di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menurunkan risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja sejenis antara Kementerian PPMI kemudian Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus menyokong perkembangan kegiatan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, partisipasi PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan juga pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka dalam kancah internasional.
