KPK Periksa Yasonna H Laoly di tempat Kasus Harun Masiku, PDIP: Nuansanya Politis
JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum kemudian HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang dikaitkan dan juga dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan tindakan hukum yang digunakan sudah ada lama sekali juga berlarut-larut. Publik telah mengamati tahapan drama demi drama yang digunakan terjadi serta tiada kunjung ada satu langkah yang dimaksud tegas atau definitif yang kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno dikutipkan Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah usai lalu PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di dalam jalan-jalan protokol pada Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dijalankan di area medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng lalu seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tiada membayangkan bahwa perkara ini tidaklah bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar persoalan hukum seperti itu dapat dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan juga dijalankan dengan prinsip yang tersebut baik.
