KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap DJKA
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 dituduh tindakan hukum dugaan suap pengadaan juga pemeliharaan jalur kereta di dalam lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Tiga terdakwa yakni Hardho (H), Edi Purnomo (EP), kemudian Budi Prasetiyo (BP).
Ketiganya merupakan Ketua Komunitas Kerja (Pokja) pada beberapa orang proyek. “Bahwa untuk kepentingan penyidikan, KPK telah terjadi memeriksa para terdakwa lalu banyak saksi lainnya juga telah terjadi melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait dengan perkara ini,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada waktu konferensi pers di tempat Kantor KPK, Kamis (28/11/2024).
Hardho (H) merupakan Ketua Pokja Pengadaan untuk paket Pembaruan Jalur Ketera Api R.33 menjadi R.54. Kemudian Edi Purnomo (EP) selaku Ketua Pokja Pengadaan untuk pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa kemudian Sumatera Tahun Anggaran 2022.
Sedangkan, Budi Prasetiyo (BP) merupakan Ketua Pokja Pemilihan Sumber barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Elevated antara Solo Balapan-Kadipiro.
Asep Guntur menuturkan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara pemberian suap oleh Wiraswasta Dion Renato Sugiarto terhadap Pejabat Pengembang Janji (PPK) di dalam lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang yaitu Bernard Hasibuan selaku PPK sama-sama dengan Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Kelas 1 Semarang.
Para terperiksa diduga menerima uang dari paket pekerjaan konstruksi jalur ganda kereta api Solo Balapan – Kadipiro.
Pokja diduga mendapatkan fee 0,5 persen dari nilai kontrak setelahnya dipotong pajak atau kurang tambahan sebesar Rp800 jt dengan rincian Budi Prasetiyo Rp100 juta, Hardho Rp80 juta, dan juga Edi Purnomo Rp80 juta.
Pihak lain yang mana diduga menerima yakni anggota pokja Heni Purwaningstyas serta Eko Budi Santoso sebesar masing-masing Rp80 juta.
Selain itu, ada pula anggota pokja Iwang Hendriawan yang digunakan diduga menerima uang panas sebesar Rp40 juta.
“Tersangka H, EP, kemudian BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024,” katanya. Tiga terdakwa ini menjalani masa tahanan di tempat Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Ibukota Indonesia Timur.
