Mahfud MD: Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, lalu Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengamati situasi hukum di tempat Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang dimaksud diunggah pada kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa orang tindakan hukum hukum di area Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, perkara suap hakim yang tersebut melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, kemudian mobil dinas pejabat negara RI 36 yang dimaksud Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang dimaksud kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan cuma rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali tidak ada ada pihak yang mana mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidak ada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah dilakukan ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tidaklah tahu coba. Nggak ada yang mana berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang dimaksud ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tiada ada di tempat situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat bukan boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidak ada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang mana duduk di dalam situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di tempat situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
