Megawati Akui Terima Banyak Laporan Institusi Negara Tak Netral Jelang Pencoblosan
JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar berbagai laporan yang menyampaikan apabila berbagai institusi negara yang mana menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pendapat Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu berbagai laporan terhadap institusi negara yang digunakan tidaklah netral,” kata Megawati di tayangan video yang tersebut diputar pada waktu jumpa pers di dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang dimaksud adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang dimaksud diadakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap rakyat Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud dan juga mengimbau warga tetap memperlihatkan teguh menghadapi preferensi kebijakan pemerintah mereka di tempat pemilihan gubernur 2024.
Megawati sempat menyinggung publik dalam Ghana yang digunakan menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala tempat dan juga duta kepala wilayah dengan bijak. Pilih yang dimaksud terbaik, pilihlah yang mana mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
