Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Pertelekomunikasian ke Era Prabowo-Gibran
JAKARTA – Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembagian merata infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya menyokong pertumbuhan sektor ekonomi digital Indonesia.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang dimaksud sudah ada dijalankan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di dalam Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden serta Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Ya harus dilanjutkan, serta ini sudah ada bagus on the track harus dilanjutkan dan juga lebih lanjut komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Diketahui, Kemenkominfo telah dilakukan melakukan beberapa upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui kegiatan perkembangan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) pada wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di tempat Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di dalam indonesia.
“Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di dalam Indonesia),” tuturnya.
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya di tempat wilayah 3T. Menurutnya, konstruksi akses internet tak dilaksanakan hanya sekali dalam Pulau Jawa, melainkan di area tempat terluar sekali pun.
“Tentunya harus di dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur serta sebagainya. Ini adalah tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, serta juga kompetensi yang tersebut harus dimiliki oleh rakyat pada Indonesia Timur, penduduk yang di tempat kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih tinggi merata juga,” ujar Anthony.
