Memahami jenis-jenis sidang MPR lalu fungsinya

Ibukota Indonesia – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memainkan peran penting di kerangka pemerintahan Republik Indonesia.

Salah satu pertanyaan yang tersebut rutin muncul adalah seberapa kerap MPR mengadakan sidang juga apa semata jenis dan juga tujuannya?

Untuk menjawab hal tersebut, kita harus mengerti akan terlebih dahulu beberapa wewenang penting yang dimiliki MPR. MPR adalah lembaga negara yang tersebut memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengubah juga menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, setelahnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau aktivitas pidana berat lainnya.
4. Melantik Wakil Presiden berubah menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidaklah dapat menjalankan tugasnya selama masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang dimaksud diusulkan Presiden jikalau terbentuk kekosongan jabatan Wakil Presiden.
6. Memilih Presiden juga Wakil Presiden dari dua pasangan calon jikalau keduanya tidak ada dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, hingga akhir masa jabatan mereka.

Jenis Sidang MPR:

1. Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR adalah forum untuk lembaga negara menyampaikan laporan kinerja mereka itu terhadap masyarakat. Sidang ini diadakan sekali per tahun pada tanggal 16 Agustus.

Sidang ini bertujuan untuk memberikan transparansi untuk komunitas mengenai perkembangan tugas lembaga-lembaga negara di satu tahun terakhir. Ada delapan lembaga yang digunakan menyampaikan laporan kinerjanya, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA kemudian KY.

2. Sidang Paripurna MPR

Selain Sidang Tahunan, MPR juga menyelenggarakan Sidang Paripurna. Menurut Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 65, Sidang Paripurna merupakan salah satu dari delapan jenis rapat yang mana dapat diadakan oleh MPR.

Sidang ini diadakan pada awal kemudian akhir masa jabatan, dan juga pada saat-saat penting tertentu sesuai situasi yang terjadi. Sidang Paripurna berfungsi sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan.

3. Sidang Istimewa MPR

Sidang Istimewa MPR dapat diadakan, salah satunya pada saat Presiden dinilai melakukan pelanggaran berat. Hal ini diatur secara khusus di Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mana diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2020.

MPR mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di dalam berada dalam masa jabatan mereka.

Proses ini direalisasikan setelahnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum, baik pada bentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau langkah pidana berat lainnya.

Selain itu, pelanggaran terhadap syarat-syarat yang tersebut harus dipenuhi untuk bermetamorfosis menjadi Presiden atau Wakil Presiden juga berubah menjadi dasar pemberhentian.

Dalam kutipan dari Undang-Undang Negara Republik Negara Indonesia yang dimaksud diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI pada tahun 2020 disebutkan: "Dewan Perwakilan Rakyat miliki wewenang untuk terus mengawasi tindakan Presiden. Jika DPR menyimpulkan bahwa Presiden melanggar haluan negara yang tersebut ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR dapat diundang untuk mengatur sidang istimewa agar Presiden dapat diminta pertanggungjawabannya."

Artikel ini disadur dari Memahami jenis-jenis sidang MPR dan fungsinya