Paradoks Pendidikan Tinggi

Deden Prayitno
Dosen FTI, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute

LAGI-LAGI ini sebuah potret yang mana buram. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa (4/3/2025) mengungkapkan dari seluruh penduduk Indonesia berusia di area melawan 15 tahun, hanya sekali 10,20% yang dimaksud menyelesaikan institusi belajar hingga perguruan tinggi. Bandingkan dengan Singapura, yang tersebut miliki nomor partisipasi kasar (APK) institusi belajar tinggi mencapai 91,09%, sangat melampaui Negara Malaysia (43%) kemudian Thailand (49,29%).

Ada, memang, upaya untuk memperluas akses secara masif ke lembaga pendidikan tinggi juga pemerintah sudah ada berikrar meningkatkan partisipasi warga di sekolah tinggi secara lebih banyak banyak. Namun, upaya itu kerap terhadang oleh hierarki institusi yang tersebut terbatas.

Masih ada stratifikasi yang digunakan menciptakan kesenjangan kualitas dan juga kesempatan antarperguruan tinggi juga memunculkan tantangan di mewujudkan sistem lembaga pendidikan yang tersebut inklusif dan juga merata. Pendidikan tinggi di area Indonesia masih menghadapi situasi paradoksial ini,

Akses lembaga pendidikan tinggi yang mana masif bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap seluruh lapisan masyarakat, teristimewa bagi merek yang dimaksud berada di tempat tempat terpencil. otoritas melakukan berbagai kebijakan, seperti peningkatan anggaran sekolah juga kegiatan beasiswa bagi siswa kurang mampu, untuk memperluas akses ini. Namun, akses yang dimaksud masif ini bukan selalu menjamin kualitas yang mana merata.

Hierarki di institusi belajar tinggi tercermin dari perbedaan kualitas antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga perguruan tinggi swasta (PTS). PTN umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar baik, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pengajar, dibandingkan dengan PTS. Hal ini menyebabkan lulusan PTN lebih besar diminati dalam lingkungan ekonomi kerja, sementara lulusan PTS kerap kali menghadapi stigma negatif terkait kualitas lembaga pendidikan mereka.

Stratifikasi ini menguatkan ketimpangan di dunia sekolah tinggi kemudian berdampak pada kesempatan kerja bagi lulusan. Dirjen Diktiristek Abdul Haris menegaskan, keterbatasan ini mengakibatkan tidaklah semua lapisan warga dapat menikmati institusi belajar tinggi yang digunakan berkualitas

Beberapa PTS memang benar telah sangat bagus lalu lulusannya mampu bersaing dalam dunia industri, tetapi jumlahnya tiada banyak. Salah satu permasalahan terkait peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi adalah birokrasi yang dimaksud rumit dan juga budaya feodal. Birokrasi pada masa kini tambahan efisien dengan pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi, dan juga sistem yang sebelumnya feodal mulai bertransformasi menjadi tambahan inklusif. Namun, proses pengambilan tindakan yang dimaksud masih berjenjang kemudian lambat pada merespons inovasi zaman masih menjadi tantangan, sehingga perubahan dan juga penyesuaian kurikulum dengan keperluan bidang masih terhambat.

Akibatnya, lulusan perguruan tinggi banyak kali tidak ada siap menghadapi tantangan dunia kerja yang tersebut terus berkembang. eksekutif telah lama memberikan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan peta jalan guna mencapai visi dan juga misi institusional dengan diferensiasi misi yang kuat. Kebijakan ini mengupayakan integrasi penelitian di pembelajaran juga penerapan hasil riset pada masyarakat. Sayangnya, belum banyak bidang yang tersebut berperan berpartisipasi pada menggalakkan PTS untuk berkolaborasi di pengembangan dengan guna menciptakan keterkaitan dan juga kesesuaian antara dunia institusi belajar serta industri.

Kurangnya kolaborasi antara perguruan tinggi juga lapangan usaha menyebabkan kurikulum perguruan tinggi kurang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Pelajaran yang mana diajarkan lebih banyak berfokus pada permintaan ketika ini daripada memproyeksikan tren juga keterampilan yang dimaksud akan dibutuhkan pada tiga hingga empat tahun ke depan. Akibatnya, pada waktu pelajar lulus, ilmu yang digunakan mereka peroleh banyak kali sudah ada kurang relevan dengan keinginan industri, sehingga memperlebar kesenjangan antara dunia akademik dan juga dunia kerja.

Perlunya Janji Bersama

Kini, pembenahan lembaga pendidikan tinggi juga menghadapi tantangan baru, seperti penghematan anggaran yang digunakan dapat berdampak pada sektor institusi belajar tinggi. Pemotongan anggaran dijalankan untuk mendanai kegiatan lain, seperti penyediaan makanan gratis bagi siswa sekolah dasar lalu permodalan Danantara. Kebijakan ini memicu berunjuk rasa dari siswa yang mana merasa bahwa lembaga pendidikan tinggi dikorbankan demi prioritas lain.