Pelaku Usaha Berharap Presiden Segera Bentuk Badan Otorita Sawit
JAKARTA – Petani lalu pelaku usaha pada sektor sawit mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus untuk membenahi tata kelola sawit. Hal ini mencuat pada diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan” pada Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (19/12).
Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi bisa saja terwujud dengan hadirnya badan khusus sawit. “Kalau Presiden Prabowo sudah ada menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional juga pangan, itu yang tersebut harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini akan selesai,” tegas Sahat.
Dia menambahkan catatan bahwa badan khusus yang dimaksud harus diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, teristimewa di dalam sektor hulu. Pasalnya, kata Sahat, banyaknya kementerian lalu lembaga yang dimaksud mengurusi sawit selama ini justru menghambat penyelesaian kesulitan tata kelola sawit. “Yang bikin sulit itu, di tempat ini bilang A, pandangannya di sini B. Itu kan pandangan berbagai orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu jadi masalah,” cetusnya.
Ketua Lingkup Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan, regu ahli dari tiga calon presiden sebetulnya telah setuju mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang mana akan mengurus isu sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Kemudian, imbuh dia, Ombudsman juga mengusulkan hal yang dimaksud sebanding agar pelayanan rakyat di dalam sektor sawit menjadi lebih tinggi fokus dan juga terarah. “Ombudsman sendiri juga telah studi banding MPOB pada bulan lalu juga mengusul supaya pelayanan rakyat itu fokus,” tuturnya.
Saat ini, kata Azis, ada 37 kementerian kemudian lembaga yang digunakan mengurus sektor sawit, dan juga masing-masing memiliki pandangan dan juga kebijakan yang berbeda-beda. Dia berharap, dengan adanya satu badan khusus, diplomasi yang tersebut dijalankan akan lebih besar terfokus. “Sekarang kan telah ada BPDPKS, mungkin saja nanti tinggal mengembangkan badan tersebut. SDM-nya juga telah ada, jadi tinggal dioptimalkan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Kehutanan serta Perkebunan Sadino mengatakan, apabila nanti ada badan khusus sawit, permasalahan pada sektor itu akan bisa saja diselesaikan lebih tinggi cepat. “Artinya adalah kekacauan tadi itu ada yang mengurus secara khusus. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda, siapa leadernya?” kata dia.
Terlebih, lanjut dia, apabila sektor sawit nantinya memiliki otoritas yang digunakan kuat kemudian secara langsung berada di tempat bawah Presiden. Hal itu memungkinkan persoalan regulasi yang digunakan saling bertentangan bisa jadi diselesaikan. “Jadi jangan dianggap regulasi itu sebagai sesuatu yang mana mutlak atau ‘kitab suci’. Apalagi cuma peraturan menteri, misalnya,” tegas dia.
Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino pada diskusi itu menyatakan bahwa pada dua minggu terakhir pihaknya telah terjadi melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit. Dia berharap isu ini agar segera sampai ke tangan Presiden.
“Karena apabila ada badan yang mana lebih tinggi terorganisir, dengan validasi data yang lebih lanjut baik, tentu optimalisasi sektor ini akan lebih tinggi mudah dilakukan. Dan ujungnya adalah peningkatan penerimaan negara,” ujar Rino.
