Pemangkasan Anggaran Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%
JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja dan juga stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk memperkuat peningkatan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang digunakan dijalankan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, perkembangan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan ketentuan adanya terobosan lalu akselerasi yang mana signifikan. Untuk mencapai bilangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur kemudian optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak cuma itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang digunakan perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tidak ada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, bukan ada negara yang dimaksud dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidaklah menciptakan kerentanan terhadap peningkatan sektor ekonomi di dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah agregat kementerian di kabinet tiada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini bukan lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang mana dijalankan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang mana tiada memberikan khasiat secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang tersebut dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tersebut tak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran kemudian strategi peningkatan perekonomian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dijalankan dengan keseimbangan yang tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di area sisi lain, pemerintah juga harus memverifikasi bahwa pemangkasan anggaran tiada menghambat acara strategis yang tersebut dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
