pemerintahan Dorong Pengembangan Keselamatan Kendaraan Listrik

JAKARTA – pemerintahan terus menguatkan aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian mengupayakan penyelenggaraan kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih lanjut cepat.

Kepala Balai Besar Survei dan juga Pengujian Ketenagalistrikan, Tenaga Baru, Terbarukan, dan juga Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah terjadi menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik. Standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keamanan penyelenggaraan EV dalam Indonesia.

“Aspek safety menjadi sangat penting akibat satu kali kejadian bisa jadi menciptakan impact yang tersebut sangat besar terhadap lapangan usaha kendaraan listrik di dalam Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang tersebut sudah ada ditetapkan dan juga kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang dimaksud lain, lalu yang tersebut paling penting itu bisa jadi dilaksanakan secara tegas,” ujar Harris di seminar Memperkuat Ketenteraman Kendaraan EV, Selasa (12/11/2024).

Selain mengempiskan emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa penyelenggaraan kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi. Hal ini secara segera akan menghurangi ketergantungan pada impor komponen bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.

Executive Vice President Pengembangunan Sistem Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini menyatakan PLN berikrar untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik dalam seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2024, PLN sudah pernah menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat lalu 9.956 SPKLU roda dua di dalam 1.503 lokasi.

“Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa jadi mereach atau mampu menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah banyak yang tersebut peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.

PLN juga menggandeng mitra dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station. Selain itu, PLN telah lama melengkapi setiap charging station dengan APAR Lithium Fire Killer kemudian memverifikasi kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan juga Keselamatan Kerja).

“Jadi harapannya kemungkinan besar di dalam Indonesia ini bukan ada keraguan atau tidaklah ada perasaan khawatir terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga sudah ada menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation kemudian maintenance-nya,” kata Ririn.

“Kemudian petugas juga standby, dan juga sekarang ada pada PLN Mobile itu ada semacam yang dimaksud menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang sebenarnya ada terkendala pada SPKU, itu kemungkinan besar bisa saja mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.