eksekutif Siap Menangani Potensial Karhutla 2025

JAKARTA – otoritas siap menangani prospek kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di area 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang digunakan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) di tempat wilayah ASEAN, dan juga aksi lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan sebagian komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sejenis lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah dilakukan disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah konstruksi serta pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang dimaksud akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan meningkatkan kekuatan kerja sebanding regional di pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak lalu koordinasi KLH dengan lintas Kementerian lalu juga eksekutif Daerah sangat penting dan juga terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah dilakukan menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa di dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pada penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh warga maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang tersebut matang, kami pastikan untuk penduduk Indonesia bahwa pemerintah siap menangani prospek Karhutla di area 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kondisi tubuh masyarakat,” pungkasnya.

