otoritas Targetkan Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%, APPDESA: Ganti Anggota Koalisi Nakal!
JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target perkembangan dunia usaha sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Wadah 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang digunakan sejenis juga disebutkan masifnya aliran pembangunan ekonomi yang masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang mana telah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan dunia usaha lebih besar tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar pertumbuhan kegiatan ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang tersebut dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai acara pemerintah pada bidang perekonomian itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota majelis hingga kader, dari pusat serta daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi dalam daerah, khususnya anggota komite di tempat tingkat kota kemudian kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala kemungkinan yang mana dapat mengganggu kegiatan ekonomi dalam area masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang mana ditunggangi kepentingan lalu iming-iming uang.
“Para anggota badan ini harus menarik batas tegas kemudian memberikan edukasi terhadap penduduk pentingnya cipta kondisi untuk menggerakkan perekonomian negara yang tersebut ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan serta Uang
Sebagaimana diketahui bersatu sudah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido pada kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor dengan syarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, penampilan anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap inisiatif Presiden dalam bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sebagian pihak, telah terjadi ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan dunia usaha di tempat sekitar. Apabila anggota koalisi bukan sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang mana tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai sanggup menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang terpilih dalam komite baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang digunakan tak klir,” pungkasnya.
