Presiden Prabowo Perintahkan Bongkar Pagar Laut, PKS: Bukti Keberpihakan ke Rakyat
JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Saleh menilai perintah Presiden Prabowo Subianto menghadapi pembongkaran pagar laut yang digunakan terbuat dari bambu sepanjang 30,16 kilometer di tempat laut pantai utara, Wilayah Tangerang, merupakan bukti nyata kepedulian dan juga keberpihakan pada rakyat. Menurut dia, perintah Presiden Prabowo sudah menjawab kegelisahan rakyat di tempat sekitar pagar laut tersebut.
Sebut hanya mulai dari kabar pagar laut yang disebutkan dibangun oleh PT. Agung Sedayu/Agung Podomoro terkait proyek besar PIK 2 hingga isu pemerintah takut terhadap taipan hingga membiarkan hal yang dimaksud terjadi. “Saya selaku anggota DPR RI, anggota Komisi II dari Fraksi PKS, tentu sangat memberikan apresiasi juga menggalang kebijakan Presiden Prabowo yang dimaksud sudah ada memerintahkan pembongkaran pagar laut di tempat Banten,” ujar Rahmat, Hari Senin (20/1/2025).
“Terutama akibat ini meresahkan warga, kemudian menjadi isu liar, tentu ini harus disikapi dengan adanya kebijakan terkait hal tersebut. Maka langkah Presiden Prabowo ini telah tepat juga kita mendukung,” kata anggota Komisi II DPR yang dimaksud terpilih dari Dapil Sumbar 1 ini.
Dia menekankan, adanya perintah pembongkaran yang disebutkan harus ditindaklanjuti dengan keseriusan Ombudaman untuk mengevaluasi kemungkinan adanya pusat perdagangan administrasi pada proyek PIK 2 itu. “Nah tentu dengan hal ini (perintah pembongkaran), kita berharap Ombudsman selaku lembaga berwenang untuk menyelidiki terkait pusat belanja administrasi pada penyelenggaraan ini (pagar laut Banten),” ujarnya.
Dia melanjutkan, Ombudsman harus terus melanjutkan kajiannya agar mampu menjelaskan untuk rakyat agar tidaklah terulang kejadian yang mana mirip pada tempat lain. “Intinya kita hadir. otoritas sebagai eksekutif juga DPR selaku legislatif untuk memberikan kesejahteraan lalu kemakmuran rakyat teristimewa di pengelolaan kemudian pemberdayaan sumber daya alam. Baik itu laut, darat, lalu air sesuai dengan undang-undang yang tersebut mengatur hak bumi juga air dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Dia juga mengimbau Kementerian Agraria juga Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap Proyek Vital Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Berbagai kontroversi juga penolakan publik yang digunakan dipertegas perintah pembongkaran pagar laut di tempat kawasan yang disebutkan oleh Presiden Prabowo dipandang Rahmat Saleh menunjukkan perlunya langkah evaluasi mendalam.
“Kita menyaksikan sejumlah hambatan di tempat lapangan terkait PIK 2. Pemerintah, di hal ini Kementerian ATR/BPN, harus melakukan evaluasi komprehensif agar proyek ini tidaklah merugikan masyarakat. Proyek ini tidak ada boleh hanya sekali dilihat dari sisi penanaman modal semata. Aspek sosial, hukum, lalu lingkungan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai rakyat menjadi korban melawan nama pembangunan,” tegasnya.
