Inisiatif Makan Bergizi Gratis Jangan Korbankan Anggaran Pelayanan Dasar Publik
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata juga Wakil Ketua Pemberdayaan kemudian Pembangunan Wilayah Publik Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang digunakan harus didukung, namun harus selektif, sehingga tiada sejumlah memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tiada kalah pentingnya pada upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Inisiatif MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan umum dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara juga Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi menghadapi anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang tersebut terdiri berhadapan dengan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun juga pengiriman ke wilayah Rp50 triliun.
Penghematan sektor transportasi dalam Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang digunakan semula Rp31,5 triliun hanya sekali menyisakan Rp5,7 triliun, semata-mata cukup untuk menggaji ASN Kemenhub di setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyokong peningkatan ekonomi lokal, menurunkan biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, menurunkan disparitas nilai tukar substansi pokok juga komoditas barang tertentu, lalu menurunkan polusi udara. Juga membuka tempat terisolasi (tertinggal, terdepan, kemudian terluar) lalu perbatasan.
Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang dimaksud meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan serta angkutan perkotaan membantu IKN); (2) Perhubungan Atmosfer (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, kemudian subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis dalam 6 lintas KA: serta (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, serta kapal ternak).
Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang digunakan mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang tersebut sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum masih beroperasi seperti semula.
Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi serta melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang digunakan memang sebenarnya mengandalkan sarana transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan juga menghambat perekonomian rakyat kemudian wilayah .
Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Simbol Rupiah 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran memulai pembangunan infrastruktur dasar juga anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) mempunyai banyak manfaat, pada antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan konstruksi infrastruktur, mempercepat penyelenggaraan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, menggerakkan perekonomian nasional lalu daerah, menurunkan biaya logistik nasional, serta membantu pembagian merata kondisi jalan yang digunakan mantap.
